Muara Teweh – Bupati Barito Utara, H. Shalahuddin, menegaskan bahwa pelantikan pejabat yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Barito Utara bukan merupakan bentuk pergeseran atau rotasi, melainkan murni untuk mengisi jabatan yang masih kosong. Hal itu disampaikan Bupati setelah melantik empat pejabat pimpinan tinggi pratama di Rumah Jabatan Bupati, Jumat (14/11/2025).
Menurut Bupati Shalahuddin, total ada tujuh jabatan yang direncanakan untuk diisi dalam proses kali ini. Namun, empat di antaranya dapat dilantik lebih dulu, sementara tiga jabatan lainnya masih harus menunggu kelengkapan persyaratan administratif dan teknis.
“Pelantikan ini adalah promosi untuk mengisi kekosongan. Tidak ada pergeseran pejabat lama. Dari tujuh jabatan yang harus diisi, tiga belum bisa dilantik karena persyaratannya belum terpenuhi,” ujar Bupati Shalahuddin, didampingi Sekda Muhlis.
Empat jabatan yang telah resmi terisi yaitu:
-
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah: Ismail Marzuki
-
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan: Bahrum F. Girsang
-
Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman: Junaidi
-
Kepala Dinas Pertanian: H. Adi Hariadi
Sementara itu, tiga jabatan yang belum terisi akan diproses setelah pelaksanaan Job Fit pada awal Desember 2025. Bupati menegaskan bahwa Job Fit diperlukan untuk menilai kompetensi dan potensi setiap pejabat sebelum menentukan penempatan.
“Ibarat sepak bola, kita harus melihat kemampuan pemain dulu sebelum mengatur formasinya,” ucap Bupati Shalahuddin.
Ia menargetkan seluruh jabatan yang masih kosong dapat selesai diisi pada pertengahan atau awal Januari 2026, agar struktur pemerintahan bisa bekerja maksimal. Bupati juga menekankan bahwa tahun pertama masa kepemimpinannya merupakan periode penting untuk menunjukkan percepatan pembangunan dan hasil yang nyata.
“Harapan saya, dalam satu tahun sudah terlihat hasil kerja signifikan. Tahun kedua dan ketiga, kita targetkan seluruh program bisa mencapai 100 persen progres,” tegasnya.
Dengan terisinya empat jabatan strategis tersebut, Pemkab Barito Utara diharapkan mampu mendorong akselerasi pembangunan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat. (red)
