Muara Teweh – Pemerintah Kabupaten Barito Utara terus menekan percepatan serapan anggaran tahun 2025. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Belanja Daerah per OPD hingga triwulan berjalan, sejumlah perangkat daerah mencatat kemajuan signifikan dengan capaian rata-rata melampaui 60 persen. Namun demikian, beberapa OPD masih berada di bawah 40 persen sehingga menjadi perhatian pemerintah daerah.
Sekretariat Daerah yang memiliki pagu anggaran terbesar sebesar Rp142,04 miliar telah merealisasikan Rp98,52 miliar atau 69,36 persen. Sementara Dinas Pendidikan dengan alokasi Rp622,35 miliar mencatat realisasi Rp309,77 miliar atau 49,76 persen.
Beberapa OPD dengan realisasi tinggi antara lain:
– Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM sebesar 62,11 persen,
– Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 61,92 persen,
– Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 61,27 persen,
– Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) 59,97 persen.
Di sisi lain, sejumlah dinas masih mencatat serapan rendah, di antaranya:
– Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 35,46 persen,
– Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 32,59 persen,
– Dinas Penanaman Modal dan PTSP 31,96 persen,
– Dinas Perhubungan 35,62 persen,
– RSUD Muara Teweh 32,91 persen.
Untuk tingkat kecamatan, realisasi juga menunjukkan variasi kinerja. Kecamatan Lahei Barat memimpin dengan capaian 43,21 persen, diikuti Teweh Tengah 41,43 persen dan Lahei 36,95 persen. Adapun kecamatan dengan realisasi terendah ialah Teweh Selatan 36,20 persen, Montallat 35,74 persen, dan Gunung Purei 32,24 persen.
Pada apel gabungan perdana lingkup Pemkab Barito Utara, Senin 13 Oktober 2025, Bupati Barito Utara, H Shalahuddin, menegaskan pentingnya percepatan pelaksanaan program dan kegiatan di seluruh perangkat daerah.
Ia mendorong OPD untuk segera menuntaskan realisasi fisik dan administrasi agar serapan anggaran dapat optimal dan selaras dengan target RPJMD. Penyerapan anggaran, kata dia, bukan hanya indikator kinerja OPD, tetapi juga menjadi ukuran keberhasilan pembangunan di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Pemerintah daerah memastikan koordinasi dan monitoring akan terus diperkuat untuk menjaga agar setiap perangkat daerah dapat menuntaskan program prioritas tepat waktu dan tepat sasaran, sehingga manfaatnya dapat dirasakan nyata oleh masyarakat Barito Utara. (red)
