Muara Teweh – Bupati Barito Utara, H. Shalahuddin menegaskan pentingnya percepatan realisasi anggaran serta kesiapan infrastruktur pendukung pelayanan daerah, termasuk penyediaan ruang VIP di Bandara Haji Muhammad Sidik (HMS).
Penegasan tersebut disampaikan saat memimpin rapat bersama kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di Aula Setda Lantai I, Senin (12/1/2026), yang turut dihadiri Sekretaris Daerah Drs. Muhlis, Asisten II Bahrum F. Girsang, serta Asisten III H. Yaser Arapat.
Dalam arahannya, Bupati menyampaikan bahwa pemerintah daerah membuka peluang pengembangan Bandara HMS ke depan, baik dari sisi perluasan maupun penyesuaian infrastruktur. Namun demikian, ia menekankan bahwa penyediaan ruang VIP merupakan kebutuhan yang harus segera dipenuhi.
“Di bandara harus tersedia ruang VIP yang dapat digunakan untuk menunggu, menerima, maupun mengantar tamu, dilengkapi fasilitas seperti musala, toilet, dan ruang pendukung lainnya,” jelasnya.
Selain itu, Bupati juga menyoroti pentingnya percepatan realisasi anggaran yang harus dilakukan secara nyata dan berkelanjutan. Ia meminta seluruh perangkat daerah untuk memastikan transparansi dalam proses pengadaan melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).
“Semua rencana pengadaan harus sudah diumumkan di SIRUP agar dapat dipantau dan dikawal bersama,” tegasnya.
Lebih lanjut, setiap perangkat daerah diminta menyampaikan laporan pelaksanaan pengadaan yang akan disinkronkan oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa. Laporan tersebut mencakup persentase lelang terhadap jumlah paket maupun terhadap nilai anggaran.
Bupati menekankan bahwa jumlah paket tidak selalu mencerminkan besarnya serapan anggaran, sehingga evaluasi harus difokuskan pada nilai paket terhadap total anggaran.
Ia menargetkan realisasi anggaran pada Maret 2026 dapat mencapai 25 hingga 30 persen. Selain itu, rencana pelaksanaan kick-off kegiatan pada 26 Januari juga menjadi perhatian, dengan permintaan laporan lengkap terkait progres lelang dan kontrak yang telah berjalan.
“Pada saat kick-off, saya minta laporan lengkap mengenai persentase lelang yang sudah berjalan serta paket-paket yang telah terikat kontrak,” ujarnya.
Mengakhiri arahannya, Bupati meminta seluruh kepala OPD menindaklanjuti kebijakan tersebut secara serius, disiplin, dan terkoordinasi guna mendukung kelancaran pembangunan serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di Kabupaten Barito Utara. (red)
