Muara Teweh – Bupati Barito Utara, H. Shalahuddin menegaskan bahwa penyerapan anggaran, opini pengelolaan keuangan daerah, serta Monitoring Center for Prevention (MCSP) menjadi indikator utama kinerja dan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Penegasan tersebut disampaikan saat memimpin rapat bersama kepala organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemkab Barito Utara di Aula Setda Lantai I, Senin (12/1/2026).
Rapat tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Barito Utara Drs. Muhlis, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Bahrum F. Girsang, serta Asisten III Bidang Administrasi Umum H. Yaser Arapat.
Dalam arahannya, Bupati menyampaikan bahwa ketiga aspek tersebut telah berulang kali ditekankan karena memiliki peran strategis dalam menentukan kualitas tata kelola pemerintahan.
“Penyerapan anggaran, opini pengelolaan keuangan pemerintah daerah, dan MCSP harus menjadi perhatian serius seluruh perangkat daerah, karena sangat menentukan kinerja pemerintahan dan kepercayaan publik,” tegasnya.
Selain itu, Bupati juga menyampaikan agenda ke depan, yakni keikutsertaan dalam kegiatan ESQ bersama Rigi Manjar di Jakarta pada pekan berikutnya. Ia meminta perangkat daerah yang ikut serta agar memanfaatkan momentum tersebut untuk menjadwalkan pertemuan dengan kementerian terkait guna membahas program strategis daerah.
Salah satu agenda yang akan dibahas adalah rencana pembangunan Jembatan Hasan Basri II melalui skema konsorsium. Bupati meminta agar Pemerintah Kabupaten Murung Raya turut dilibatkan dalam pembahasan tersebut.
Menurutnya, umur teknis Jembatan Hasan Basri I diperkirakan tersisa sekitar 9 hingga 11 tahun, sehingga persiapan pembangunan jembatan pengganti harus dilakukan sejak dini tanpa mengganggu operasional yang ada.
“Desainnya tidak perlu mewah, yang penting fungsi dan daya dukungnya. Bentang tengah bisa dirancang 150 hingga 200 meter dengan clearance yang memadai untuk mendukung aktivitas angkutan,” jelasnya.
Terkait pembiayaan, Bupati menegaskan bahwa pembangunan Jembatan Hasan Basri II tidak menggunakan pembiayaan langsung dari APBD Barito Utara, melainkan melalui skema konsorsium, dengan peran pemerintah daerah pada aspek teknis, perencanaan, dan supervisi.
Ia juga meminta agar studi kelayakan (FS), engineering design, serta dokumen teknis lainnya segera diperbarui dan dikonsultasikan ke kementerian terkait. Waktu persiapan yang tersedia dinilai harus dimanfaatkan secara optimal.
Selain itu, Bupati turut menekankan percepatan pembangunan Bendungan Joloi yang telah memiliki FS dan DED serta masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Proyek tersebut dinilai penting dalam pengendalian banjir yang kerap terjadi di wilayah Barito Utara.
“Kita harus aktif mendorong proyek Bendungan Joloi ke kementerian terkait, dengan Barito Utara sebagai pionir bersama Murung Raya dan daerah sekitarnya,” ujarnya.
Mengakhiri rapat, Bupati meminta seluruh perangkat daerah untuk menindaklanjuti arahan secara serius, terencana, dan terukur demi mendukung keberhasilan pembangunan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat. (red)
