PALANGKA RAYA – Pemerintah Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, telah menyelesaikan perincian alokasi dana Bantuan Presiden yang nilainya hampir mencapai Rp10 miliar untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan tahun 2026.
Anggaran tersebut mencakup sejumlah sektor penting dalam upaya penanggulangan karhutla, termasuk operasional pemadaman, penyediaan peralatan pendukung, pelayanan kesehatan, serta pemenuhan kebutuhan petugas dan masyarakat yang terdampak bencana.
Total anggaran yang direncanakan untuk penanganan karhutla di Kota Palangka Raya pada 2026 mencapai Rp9.999.990.445, atau nyaris Rp10 miliar.
BPBD Kota Palangka Raya memastikan rincian penggunaan anggaran penanganan karhutla telah ditinjau oleh Inspektorat sebelum pelaksanaannya.
Kepala Pelaksana BPBD Kota Palangka Raya, Hendrikus Satria Budi, menjelaskan bahwa peninjauan tersebut bertujuan memastikan penggunaan anggaran berjalan sesuai peruntukan. Dengan demikian, pengelolaan dana diharapkan berlangsung secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Dalam rincian anggaran tersebut, alokasi terbesar tercatat pada belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp2,45 miliar. Selanjutnya, anggaran bahan bakar minyak mencapai Rp1,39 miliar, sedangkan pengadaan peralatan dan mesin lainnya tercatat sebesar Rp1,25 miliar.
Besarnya kebutuhan operasional tersebut sejalan dengan peningkatan jumlah personel yang dikerahkan untuk menangani karhutla. Jumlah petugas satuan tugas yang sebelumnya sebanyak 231 orang meningkat menjadi 630 orang pada tahap keempat.
Selain mendukung kegiatan pemadaman, pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk sektor kesehatan. Sebanyak Rp291 juta disiapkan untuk pengadaan bahan medis habis pakai, sementara Rp462 juta dialokasikan untuk pelayanan di fasilitas kesehatan.
Pemerintah kota turut menyiapkan dukungan bagi masyarakat yang terdampak karhutla serta anggaran asuransi bagi 117 relawan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan kepada petugas yang terlibat langsung dalam penanganan kebakaran.
Dukungan operasional juga diberikan kepada unsur TNI dan Polri. Berdasarkan rincian yang disampaikan, Kodim 1016/Palangka Raya dan Polres masing-masing memperoleh alokasi sebesar Rp1 miliar untuk menunjang kegiatan penanganan karhutla di lapangan.
Dengan total anggaran yang mendekati Rp10 miliar, penggunaan dana Bantuan Presiden ini diarahkan untuk mendukung penanganan karhutla di Kota Palangka Raya, mulai dari kesiapan personel dan peralatan hingga pelayanan kesehatan serta perlindungan bagi relawan dan masyarakat terdampak. Zal
