Muara Teweh – Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Barito Utara, Rayadi, menegaskan pentingnya konsolidasi antara lembaga adat, pemerhati, dan penggiat adat sebagai langkah strategis dalam mencegah konflik sosial serta melindungi masyarakat adat.
Hal tersebut disampaikannya dalam kesempatan terbatas di Muara Teweh, Minggu (11/1/2026). Menurutnya, meskipun secara tugas pokok dan fungsi Kesbangpol tidak secara langsung menangani urusan adat, pihaknya tetap memberi perhatian serius terhadap potensi kerawanan sosial yang dapat muncul akibat kurangnya sinergi di bidang adat.
“Kami melihat adanya potensi kerawanan sosial yang bisa memengaruhi kedamaian masyarakat. Salah satu indikatornya adalah belum selesainya pembahasan Raperda tentang adat Dayak di DPRD yang sudah berlangsung cukup lama,” ungkap Rayadi.
Ia menilai, penting bagi seluruh pihak terkait untuk bersatu dan menyusun strategi bersama dalam rangka perlindungan serta pemberdayaan masyarakat adat. Konsolidasi yang kuat diyakini mampu memperkuat kerukunan sekaligus menekan potensi konflik sosial.
Menurut Rayadi, penyelesaian konflik tidak hanya dapat dilakukan melalui pendekatan formal, tetapi juga melalui pendekatan adat yang telah lama menjadi bagian dari sistem sosial masyarakat.
“Pendekatan adat memiliki peran penting dalam penyelesaian masalah di tengah masyarakat. Karena itu, kami mendorong agar konsolidasi yang dilakukan bisa berjalan efektif dan berkelanjutan,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara turut mendukung penguatan adat istiadat sebagai bagian dari upaya menjaga kedamaian serta memajukan daerah.
Kesbangpol, kata dia, siap memfasilitasi pertemuan terbatas sebagai langkah awal dalam merumuskan strategi konsolidasi yang lebih terarah. Ke depan, proses tersebut diharapkan dapat dilanjutkan secara komprehensif oleh perangkat daerah yang berwenang.
“Kami berharap upaya ini dapat memastikan eksistensi adat istiadat tetap terjaga dan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah serta keutuhan NKRI,” pungkasnya. (red)
