Muara Teweh – Rapat Paripurna DPRD Barito Utara pada Senin (24/11/2025) menjadi ajang penyampaian tanggapan Bupati Barito Utara, H. Shalahuddin, atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2026. Rapat tersebut digelar di ruang utama DPRD dan dipimpin oleh Ketua DPRD Mery Rukaini.
Hadir pula Wakil Bupati Felix Sonadie Y. Tingan, jajaran FKPD, anggota dewan, serta kepala perangkat daerah.
Dalam tanggapannya, Bupati Shalahuddin menyampaikan penghargaan kepada seluruh fraksi yang telah memberikan perhatian, kritik, dan masukan untuk perbaikan penyusunan Anggaran 2026. Ia menyebut masukan fraksi merupakan dorongan kuat untuk memperbaiki kebijakan pembangunan daerah.
Bupati menyatakan bahwa seluruh fraksi sepakat membawa Raperda APBD 2026 ke tahap pembahasan lanjutan bersama Banggar DPRD dan TAPD.
Terkait sorotan Fraksi Aspirasi Rakyat, Bupati mengungkapkan bahwa belanja infrastruktur publik mendapat porsi terbesar dalam APBD 2026, mencapai Rp1,71 triliun. Anggaran ini akan menyasar peningkatan konektivitas jalan dan jembatan, penyediaan air bersih, serta penguatan fasilitas pendidikan dan kesehatan.
Bupati turut menjelaskan alasan tidak dicantumkannya SiLPA, yakni belum turunnya regulasi defisit APBD dari pemerintah pusat. Adapun penyertaan modal daerah sudah dibahas dalam APBD Perubahan 2024.
Kepada Fraksi Karya Indonesia Raya, Bupati menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menerapkan prinsip partisipatif, transparan, dan efisien. Ia juga membeberkan bahwa Transfer ke Daerah 2026 telah dipastikan mencapai Rp1,57 triliun.
Sementara itu, Bupati memastikan kepada Fraksi PDI Perjuangan bahwa program prioritas seperti Mall Pelayanan Publik, Balai Latihan Kerja, serta pembangunan infrastruktur dasar akan dilanjutkan sebagai fokus utama pada 2026.
Menjawab Fraksi PKB, Bupati memaparkan langkah peningkatan PAD melalui inovasi digital, optimalisasi pajak daerah, dan penguatan koordinasi. Ia juga menekankan jaminan anggaran minimal 20 persen untuk sektor pendidikan, peningkatan layanan kesehatan, serta penguatan ekonomi masyarakat.
“Kolaborasi antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi kunci agar arah pembangunan Barito Utara semakin terukur, transparan, dan berpihak pada masyarakat,” pungkasnya. (red)
