Palangka Raya – Gubernur Kalimantan Tengah, H. Agustiar Sabran, secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2027 di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur, Selasa (17/3/2026).
Musrenbang ini menjadi forum strategis untuk penajaman, penyelarasan, dan penyepakatan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2027 yang selaras dengan kebijakan pembangunan nasional.
Untuk tahun 2027, Pemerintah Provinsi Kalteng mengusung tema “Peningkatan Skala Aktivitas Ekonomi Daerah dan Kualitas Tata Kelola Pemerintah” yang difokuskan pada tiga pilar utama, yakni produktivitas, investasi, dan industri.
Dalam sambutannya, Gubernur Agustiar Sabran menegaskan pentingnya perencanaan sebagai kunci keberhasilan pembangunan.
“Perencanaan yang baik itu setengah dari keberhasilan. Pembangunan tidak dimulai dari pelaksanaan, tetapi dari perencanaan yang matang, terukur, dan berpihak pada rakyat,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa Musrenbang RKPD memiliki peran strategis dalam menyelaraskan dokumen perencanaan antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga pemerintah pusat, guna mendorong pembangunan yang merata dan berkelanjutan.
Pada sektor produktivitas, Pemprov Kalteng berkomitmen meningkatkan kualitas SDM, memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat, serta meningkatkan pelayanan publik melalui program Kartu Huma Betang Sejahtera, peningkatan layanan kesehatan, penguatan pendidikan melalui Sekolah Rakyat, hingga digitalisasi layanan.
Di sektor investasi, fokus diarahkan pada pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, kemudahan perizinan, penguatan UMKM, pengembangan pariwisata, serta penyiapan wilayah pertambangan rakyat yang sesuai tata ruang.
Sementara pada sektor industri, pemerintah mendorong hilirisasi komoditas unggulan seperti udang, kelapa sawit, dan kakao, serta memperkuat ketahanan pangan, energi, dan lingkungan.
Gubernur juga menyampaikan bahwa capaian makro pembangunan tahun 2025 menunjukkan tren positif, dengan target tahun 2027 meliputi pertumbuhan ekonomi 5,1 persen, tingkat pengangguran terbuka 3,79 persen, kemiskinan 4,5 persen, rasio gini 0,281, serta indeks modal manusia 0,565.
“Untuk mencapai target tersebut, kuncinya adalah sinergi dan kolaborasi. Kami mengajak seluruh pihak untuk berpartisipasi aktif dalam penyusunan RKPD ini,” tegasnya.
Sementara itu, Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng Leonard S. Ampung menjelaskan bahwa Musrenbang RKPD 2027 merupakan bagian dari rangkaian panjang perencanaan yang dimulai sejak Desember 2025, dengan target penetapan RKPD paling lambat Juni 2026.
Ia menyebutkan, capaian makro tahun 2025 meliputi pertumbuhan ekonomi sekitar 4,8 persen, tingkat pengangguran terbuka 3,97 persen, tingkat kemiskinan 4,94 persen, serta rasio gini 0,284.
Selain itu, terdapat 1.322 usulan masyarakat dan 1.395 pokok pikiran DPRD yang masih dalam tahap verifikasi.
Leonard menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam menentukan prioritas pembangunan, mengingat keterbatasan anggaran.
“Sinergi menjadi kunci dalam mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan,” tutupnya.
Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo, unsur Forkopimda, bupati dan wali kota se-Kalimantan Tengah, serta perwakilan pemerintah pusat dan Anggota DPD RI dapil Kalteng Agustin Teras Narang. (red/mmckalteng)
