Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) menggelar rapat pembahasan Skema Kredit UMKM Huma Betang Unggul, Efisien, dan Tangguh (HAGUET) secara virtual di Ruang Rapat Bajakah, Lantai II Kantor Gubernur Kalteng, baru-baru ini.
Rapat tersebut dipimpin oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik H. Darliansjah yang mewakili Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Agenda utama pertemuan ini adalah mematangkan skema pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar lebih mudah mengakses permodalan yang terjangkau, produktif, dan berkelanjutan.
Dalam arahannya, H. Darliansjah mengungkapkan bahwa UMKM di Kalimantan Tengah masih menghadapi sejumlah kendala mendasar. Di antaranya adalah rendahnya akses terhadap kredit formal, tingginya biaya dana, serta banyaknya pelaku usaha yang belum memenuhi syarat perbankan akibat keterbatasan agunan dan lemahnya pencatatan keuangan.
“Intervensi yang dilakukan tidak cukup hanya melalui subsidi bunga, tetapi harus terintegrasi mulai dari pembiayaan, penjaminan, hingga pendampingan usaha secara menyeluruh,” ujarnya.
Skema Kredit UMKM HAGUET dirancang sebagai solusi komprehensif melalui kolaborasi antara pemerintah daerah dan perbankan, khususnya Bank Kalteng, dengan dukungan lembaga penjamin. Program ini mengusung konsep subsidi bunga dan berbagi risiko (risk sharing), sehingga pelaku UMKM dapat memperoleh kredit tanpa beban bunga.
Dalam skema tersebut, suku bunga sebesar 6 persen per tahun akan ditanggung bersama, yakni 3 persen disubsidi pemerintah daerah melalui APBD dan 3 persen oleh pihak bank. Dengan demikian, debitur hanya perlu mengembalikan pokok pinjaman.
Program ini menargetkan sekitar 3.000 pelaku usaha di sektor prioritas, seperti pangan lokal, perikanan, UMKM olahan, ekonomi kreatif, serta hilirisasi produk desa. Setiap pelaku usaha dapat mengakses plafon kredit hingga Rp50 juta.
Selain pembiayaan, program ini juga diperkuat dengan penjaminan kredit melalui PT Jamkrida Kalteng hingga 70 persen, serta pendampingan usaha secara terstruktur mulai dari pra hingga pasca penyaluran kredit.
Pemprov Kalteng juga mengedepankan inovasi melalui kurasi usaha, monitoring berbasis data, serta integrasi lintas perangkat daerah. Digitalisasi melalui dashboard monitoring akan digunakan untuk memantau penyaluran kredit, kinerja UMKM, hingga potensi risiko kredit macet secara real time.
Dari sisi ekonomi, program ini diproyeksikan mampu mendorong perputaran ekonomi daerah hingga Rp225 miliar dan menyerap tenaga kerja antara 6.000 hingga 9.000 orang.
Ke depan, Pemprov Kalteng akan menyiapkan langkah strategis lanjutan, termasuk penyusunan Peraturan Gubernur, kerja sama dengan perbankan dan lembaga penjamin, serta mekanisme penyaluran dan pendampingan agar program berjalan efektif dan tepat sasaran.
Melalui Skema Kredit UMKM HAGUET, pemerintah daerah berharap dapat memperkuat ekonomi kerakyatan, meningkatkan inklusi keuangan, serta mendorong UMKM naik kelas dan lebih berdaya saing. (red/mmckalteng)
