Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengikuti rapat koordinasi nasional terkait pengendalian inflasi tahun 2026 yang dirangkaikan dengan evaluasi dukungan daerah terhadap program pembangunan tiga juta rumah. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Bajakah, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Senin (13/4/2026).
Rakor yang digelar secara rutin oleh Kementerian Dalam Negeri ini bertujuan memantau perkembangan inflasi, baik di tingkat nasional maupun daerah, sekaligus memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.
Staf Ahli Gubernur Kalimantan Tengah Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko, dalam kesempatan itu menegaskan pentingnya langkah konkret dari setiap hasil rapat. Ia mengingatkan bahwa persoalan inflasi di daerah masih dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditas utama seperti beras, cabai, dan bawang merah.
Menurutnya, kejelasan peran antarinstansi menjadi kunci agar penanganan inflasi berjalan efektif. Ia juga menyoroti percepatan operasional sejumlah proyek penunjang ketahanan pangan, seperti fasilitas penggilingan padi dan pabrik pakan ternak, agar dapat segera memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
“Setiap kebijakan yang dihasilkan harus berdampak langsung, bukan sekadar wacana. Pengendalian inflasi harus benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Rapat yang dipimpin Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, turut membahas perkembangan harga bahan pokok, termasuk daging ayam dan telur, serta strategi pengendalian seperti pelaksanaan pasar murah, subsidi distribusi, dan penguatan pengawasan stok pangan.
Selain itu, data dari Badan Pusat Statistik mengenai daerah dengan tingkat inflasi tertinggi dan terendah juga dipaparkan sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Melalui forum tersebut, Pemprov Kalimantan Tengah menegaskan komitmennya untuk terus menjaga stabilitas inflasi daerah melalui koordinasi intensif dengan pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan.
Kegiatan ini juga diikuti secara virtual oleh berbagai unsur, mulai dari Otoritas Jasa Keuangan, aparat keamanan, hingga instansi vertikal dan perangkat daerah terkait. (red/mmckalteng)
