MUARA TEWEH – Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara, Parmana Setiawan, memberikan apresiasi kepada Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Barito Utara yang turut berpartisipasi dengan membuka stand pada ajang Batara Expo 2026.
Menurut Parmana, keikutsertaan Kadin dalam pameran pembangunan tahunan tersebut menjadi langkah positif untuk memperkenalkan peran organisasi dalam mendorong pertumbuhan dunia usaha dan investasi di daerah.
“Keberadaan stand Kadin di Batara Expo patut diapresiasi. Ini menunjukkan komitmen pengurus yang baru untuk mulai aktif membangun komunikasi dengan masyarakat dan pelaku usaha di Barito Utara,” ujar Parmana Setiawan, Minggu (28/6/2026) malam usai menghadiri pembukaan Batara Expo 2026.
Ia menilai keberanian Kadin membuka stand dalam waktu yang tidak lama setelah pelantikan kepengurusan periode 2026-2031 menjadi bukti keseriusan organisasi tersebut untuk terlibat dalam pembangunan ekonomi daerah.
Parmana berharap Kadin tidak hanya hadir dalam kegiatan seremonial, tetapi juga mampu melahirkan berbagai program yang dapat membantu pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), agar semakin berkembang dan berdaya saing.
Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan organisasi profesi seperti Kadin sangat diperlukan untuk menciptakan iklim investasi yang sehat serta membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat.
“Kadin memiliki peran strategis sebagai jembatan antara pelaku usaha dengan pemerintah. Saya berharap kepengurusan yang baru dapat menghadirkan gagasan-gagasan inovatif yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan investasi di Barito Utara,” katanya.
Legislator Barito Utara itu juga optimistis keberadaan Kadin dapat menjadi salah satu motor penggerak pembangunan sektor swasta yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja di daerah.
Batara Expo 2026 sendiri menjadi salah satu rangkaian kegiatan dalam memeriahkan Hari Jadi ke-76 Kabupaten Barito Utara dan menampilkan berbagai stand dari instansi pemerintah, pelaku usaha, organisasi kemasyarakatan, serta UMKM lokal. (red)
