MUARA TEWEH – DPRD Kabupaten Barito Utara mendorong penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) serta Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dalam menghadapi puncak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun 2026.
Anggota DPRD Barito Utara, Hasrat, mengapresiasi rapat koordinasi pemerintah bersama perusahaan yang digelar untuk menyatukan langkah dalam pencegahan dan penanganan karhutla.
Menurutnya, keterlibatan perusahaan sangat diperlukan karena penanganan karhutla membutuhkan dukungan berbagai pihak, terutama perusahaan yang memiliki wilayah kerja berdekatan dengan kawasan rawan kebakaran.
Hal tersebut disampaikannya, Selasa (8/9/2026), terkait rakor yang diikuti Bupati Barito Utara H Shalahuddin bersama unsur FKPD, kepala OPD dan pimpinan perusahaan secara daring dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI pada Senin (7/9/2026).
Hasrat menilai koordinasi tersebut dapat menjadi dasar untuk memperkuat kesiapsiagaan di lapangan. Hasil pembahasan bersama pemerintah pusat diharapkan tidak berhenti pada rapat, tetapi diterjemahkan menjadi langkah nyata di daerah.
Ia meminta perusahaan pemegang HGU dan PBPH meningkatkan kesiapan menghadapi potensi karhutla di wilayah masing-masing, baik melalui personel maupun sarana dan prasarana pemadaman.
“Penanggulangan karhutla tidak bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri. Diperlukan kerja sama semua pihak, termasuk perusahaan dan masyarakat di sekitar kawasan rawan kebakaran,” ujarnya.
Selain kesiapan menghadapi kebakaran, Hasrat menekankan pentingnya langkah pencegahan sejak dini. Koordinasi antara perusahaan, pemerintah daerah dan instansi terkait perlu dilakukan secara rutin agar potensi kebakaran dapat segera diantisipasi.
“Yang paling penting adalah pencegahan. Jangan sampai setelah terjadi kebakaran baru kita bergerak. Kesiapsiagaan harus dilakukan sejak dini sehingga potensi kebakaran dapat diminimalkan,” katanya. (red)
