MUARA TEWEH – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Barito Utara menyoroti struktur pendapatan dan belanja daerah dalam RAPBD Tahun Anggaran 2027, termasuk rencana defisit yang mencapai Rp1,197 triliun.
Anggota Fraksi PKB DPRD Barito Utara, Suhendra, mengatakan penyusunan APBD harus tetap berpedoman pada prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, keadilan, serta mengutamakan kepentingan masyarakat.
Dalam pandangan fraksi yang disampaikan Rabu (30/9/2026), PKB mencermati proyeksi pendapatan daerah 2027 sekitar Rp1,866 triliun yang dinilai masih sangat bergantung pada dana transfer pemerintah pusat.
“Pada Pendapatan Asli Daerah belum dijelaskan secara rinci seberapa besar yang dianggarkan dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027. Kami meminta penjelasan pemerintah daerah,” kata Suhendra.
Fraksi PKB mendorong pemerintah daerah meningkatkan PAD melalui perbaikan tata kelola perpajakan, digitalisasi layanan, dan optimalisasi potensi daerah. Pemanfaatan videotron milik daerah sebagai media komunikasi publik maupun media promosi juga dinilai dapat dikembangkan sebagai sumber penerimaan.
Selain itu, PKB meminta potensi pendapatan dari sektor pertambangan, perkebunan dan jasa ditertibkan. Pemanfaatan jalan daerah atau jalan umum oleh perusahaan pertambangan juga diminta ditata sesuai ketentuan yang berlaku.
Pada sisi belanja yang diproyeksikan sekitar Rp3,063 triliun, Fraksi PKB menekankan agar anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan penguatan ekonomi kerakyatan.
Untuk pendidikan, fraksi meminta alokasi sekurang-kurangnya 20 persen dapat memberikan dampak terhadap peningkatan sarana prasarana, kualitas guru dan akses pendidikan di wilayah terpencil. Perhatian juga diminta diberikan kepada lembaga pendidikan nonformal dan swasta, termasuk pondok pesantren, madrasah diniyah, TK Al-Qur’an dan sekolah minggu.
Di sektor kesehatan, PKB mendorong penguatan pelayanan Puskesmas dan Pustu serta peningkatan kualitas RSUD. Pengadaan obat dan alat kesehatan juga diminta dilakukan secara transparan dan menghindari konflik kepentingan.
Sementara bidang infrastruktur, Fraksi PKB mendukung program pembangunan jangka panjang, khususnya peningkatan jalan dan jembatan serta konektivitas antarwilayah, termasuk akses menuju Kecamatan Teweh Selatan, Lahei, Gunung Purei dan wilayah sekitarnya.
Fraksi PKB juga meminta perusahaan pertambangan memenuhi kewajiban CSR, reklamasi dan kontribusi kepada daerah. Kerusakan jalan akibat aktivitas pertambangan dinilai perlu menjadi perhatian dan tanggung jawab perusahaan sesuai ketentuan.
Terkait rencana defisit Rp1,197 triliun, Suhendra meminta pemerintah daerah menjelaskan dasar pembiayaan secara terbuka dan memastikan skemanya realistis serta tidak menimbulkan risiko fiskal bagi daerah dalam jangka panjang.
“Belanja yang tidak prioritas, kegiatan seremonial dan program yang berpotensi menimbulkan pemborosan harus ditekan. Defisit harus diarahkan untuk program produktif yang menyentuh kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Fraksi PKB juga meminta pos-pos belanja yang menjadi penyebab defisit dibuka secara transparan, sekaligus memastikan sumber pembiayaannya memiliki dasar yang kuat.
Setelah mencermati pidato Bupati Barito Utara, Fraksi PKB menyatakan siap membahas Raperda APBD Tahun Anggaran 2027 bersama pemerintah daerah melalui rapat gabungan komisi DPRD Barito Utara. (red)
