Muara Teweh – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Barito Utara menegaskan pentingnya transparansi dan efektivitas dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Penegasan tersebut disampaikan oleh juru bicara fraksi, H Suparjan Efendi, dalam penyampaian Pendapat Akhir Fraksi pada Rapat Paripurna Ke-IV yang berlangsung Jumat pekan lalu di ruang sidang DPRD Barito Utara.
Suparjan menyampaikan apresiasi kepada pimpinan DPRD yang telah memberikan ruang bagi fraksinya untuk menyampaikan sikap politik, serta kepada seluruh anggota fraksi yang mempercayakannya sebagai penyampai pendapat akhir. Ia menekankan bahwa APBD bukan sekadar dokumen berisi angka, tetapi instrumen strategis untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan.
Menurutnya, setiap alokasi anggaran harus memiliki arah yang jelas, indikator keberhasilan yang dapat diukur, dan memberi dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. “APBD tahun 2026 harus benar-benar menghadirkan hasil nyata bagi masyarakat Barito Utara. Tidak boleh hanya berhenti di atas kertas,” tegasnya ketika ditemui usai rapat, Senin (1/12/2025).
Fraksi PDI Perjuangan menilai APBD 2026 perlu diarahkan untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah, mengurangi ketergantungan pada dana pusat, serta memperbaiki kualitas layanan publik, terutama pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Selain itu, fraksi juga mendorong penguatan tata kelola pemerintahan berbasis digital.
Suparjan menambahkan, APBD yang baik adalah anggaran yang mampu membuka peluang ekonomi, memperluas pemerataan pembangunan, dan menjangkau seluruh wilayah Barito Utara. Oleh karena itu, pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran perlu ditingkatkan agar tetap konsisten dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan kepada rakyat.
Dengan sejumlah catatan tersebut, Fraksi PDI Perjuangan menyatakan dukungan terhadap APBD 2026 selama implementasinya dijalankan dengan profesional dan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat luas. (red)
