Jakarta – Bupati Barito Utara, H. Shalahuddin, menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Barito Utara untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi saat mengikuti Rapat Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (13/5/2026).
Dalam forum tersebut, Bupati menyampaikan apresiasi kepada KPK atas pendampingan yang selama ini diberikan kepada pemerintah daerah melalui program Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) guna mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
“Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada KPK yang terus memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih,” ujar Shalahuddin.
Ia menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Barito Utara telah menindaklanjuti berbagai arahan KPK dengan melakukan konsolidasi lintas perangkat daerah, menyiapkan data yang diperlukan, serta mengoptimalkan peran Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
Pada kesempatan itu, Bupati juga secara terbuka memaparkan sejumlah aspek yang masih memerlukan perbaikan, mulai dari pengelolaan pokok-pokok pikiran DPRD, pelaksanaan pengadaan langsung, e-purchasing, hingga tata kelola hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan.
Menurutnya, masih terdapat beberapa tantangan seperti sinkronisasi perencanaan, pemahaman teknis pelaksanaan kegiatan, kepatuhan administrasi, serta integrasi pencatatan dan pelaporan yang perlu terus ditingkatkan.
“Kami menyadari bahwa keterbukaan dalam mengakui kekurangan merupakan langkah awal menuju perbaikan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan berkelanjutan,” tegasnya.
Shalahuddin berharap melalui rapat koordinasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Barito Utara memperoleh arahan dan rekomendasi yang konstruktif dari KPK sehingga proses perbaikan tata kelola pemerintahan dapat berjalan lebih efektif, terukur, dan berkelanjutan.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Barito Utara, Sekretaris Daerah, pimpinan dan anggota DPRD Barito Utara, kepala perangkat daerah, serta jajaran KPK RI yang membidangi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi. (red)
