Muara Teweh – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Barito Utara memberikan sejumlah catatan strategis terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2026. Pemandangan umum tersebut disampaikan juru bicara fraksi, Suhendra, dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Barito Utara, Jumat (21/11).
Di awal penyampaiannya, Suhendra memberikan apresiasi atas suksesnya pelaksanaan MTQH XXXIII Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah di Muara Teweh. Ia berharap seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman dan lancar.
Fraksi PKB kemudian menyoroti struktur pendapatan daerah yang dinilai masih sangat bergantung pada dana transfer pusat. PKB menekankan perlunya optimalisasi PAD melalui perbaikan tata kelola perpajakan, digitalisasi layanan, serta penertiban potensi pendapatan terutama dari sektor pertambangan, perkebunan, dan jasa.
“Intensifikasi pajak daerah harus dilakukan secara selektif dan tidak membebani pelaku UMKM,” ujar Suhendra. Ia juga mengingatkan agar pemerintah daerah mempersiapkan langkah antisipasi menghadapi potensi penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) pertambangan.
Dalam hal belanja daerah, PKB menekankan pentingnya dampak langsung kepada masyarakat. Fokus utama di antaranya peningkatan mutu pendidikan, penguatan layanan kesehatan, dan pembangunan infrastruktur wilayah pedalaman seperti Teweh Selatan, Lahei, dan Gunung Purei.
PKB juga menyoroti perlunya peningkatan program ekonomi kerakyatan dan jaring pengaman sosial, sekaligus memastikan data penerima bansos bebas dari intervensi politik.
Suhendra menegaskan pentingnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas melalui pengadaan barang dan jasa yang transparan serta implementasi desa antikorupsi.
Terkait sektor pertambangan, PKB menuntut perusahaan memenuhi CSR, reklamasi, dan kontribusi PAD serta memastikan perbaikan jalan akibat aktivitas tambang.
Fraksi juga mengingatkan bahwa Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD adalah aspirasi resmi masyarakat yang wajib diakomodasi dalam RAPBD 2026 sesuai regulasi.
Sorotan serius PKB tertuju pada defisit RAPBD 2026 yang mencapai Rp117,7 miliar. PKB menegaskan defisit harus dikelola secara hati-hati, dengan pembiayaan yang realistis dan tidak membebani fiskal jangka panjang.
“Belanja tidak prioritas dan kegiatan seremonial harus ditekan. Defisit hanya layak digunakan untuk program produktif,” tegasnya.
Menutup penyampaian, PKB menyatakan siap melanjutkan pembahasan RAPBD pada tingkat selanjutnya. (red)
