Muara Teweh – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Barito Utara mulai memperkuat komunikasi politik dengan pemerintah pusat guna mempercepat penyelesaian persoalan kawasan hutan yang selama ini dinilai menghambat kepentingan masyarakat.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Barito Utara, H. Taufik Nugraha, mengatakan pihaknya kini aktif membangun koordinasi dengan anggota DPR RI untuk memperjuangkan aspirasi daerah, khususnya terkait revisi kawasan hutan dan tata kelola agraria.
Menurutnya, dukungan dari tingkat pusat sangat diperlukan mengingat kewenangan penetapan kawasan hutan sepenuhnya berada di bawah pemerintah pusat. Karena itu, jalur komunikasi lintas lembaga dinilai menjadi langkah strategis agar proses pengajuan revisi tidak terhambat birokrasi panjang.
“Permasalahan ini harus mendapat perhatian nasional. Kami ingin masyarakat Barito Utara memperoleh kepastian dan solusi yang nyata,” kata Taufik.
Selain menjalin komunikasi dengan DPR RI, Fraksi PDIP juga meminta adanya sinkronisasi yang lebih kuat antara Pemerintah Kabupaten Barito Utara dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Kesamaan data dan dokumen dinilai menjadi faktor penting dalam memperlancar proses usulan revisi kawasan.
Ia menambahkan, penyelesaian persoalan kawasan hutan tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan kerja sama semua pihak mulai dari pemerintah daerah hingga pusat.
Taufik optimistis upaya yang dilakukan saat ini akan membuka peluang lahirnya kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat, terutama bagi warga yang selama ini terdampak status kawasan hutan. (red)
