Oleh: Heru Hidayat
Salah satu persoalan mendasar dalam kehidupan partai politik di Indonesia adalah stagnasi kepemimpinan. Tidak sedikit partai yang terjebak dalam pola kepemimpinan pragmatis. Sehingga lebih mengakomodir eksistensi dan daya dukung partai. Sementara akses regenerasi tidak berjalan dengan baik, bahkan tidak sehat. Pada kondisi jangka panjang, hal ini tetapi mempengaruhi proses regenerasi kepemimpinan dan juga mereduksi kualitas demokrasi itu sendiri.
Pembatasan masa jabatan kepemimpinan partai politik maksimal dua periode bukanlah gagasan baru, tetapi hingga kini belum menjadi arus utama dalam pengaturan kelembagaan partai. Padahal, prinsip ini telah terbukti efektif dalam menjaga sirkulasi kekuasaan di banyak institusi demokratis, termasuk dalam sistem pemerintahan kita.
Partai politik sebagai pilar demokrasi seharusnya menjadi teladan dalam praktik demokrasi yang sehat. Namun, tanpa mekanisme pembatasan yang tegas, kekuasaan di internal partai berpotensi terpusat pada segelintir elite dalam waktu yang terlalu lama. Akibatnya, ruang bagi kaderisasi menyempit, inovasi terhambat, dan partai kehilangan kemampuan adaptif terhadap perubahan zaman.
Regenerasi bukan sekadar pergantian figur, melainkan kebutuhan strategis organisasi. Partai yang gagal melakukan regenerasi pada akhirnya akan kehilangan relevansi di mata publik. Dalam konteks ini, pembatasan masa jabatan adalah instrumen penting untuk memastikan terjadinya distribusi kepemimpinan yang lebih adil dan berkelanjutan.
Gagasan ini sudah saatnya didorong menjadi bagian dari agenda pembaruan sistem politik nasional. Revisi terhadap undang-undang partai politik maupun penguatan aturan internal partai perlu mengakomodasi prinsip pembatasan masa jabatan ini secara tegas dan mengikat. Tanpa intervensi regulatif, sulit berharap perubahan signifikan akan terjadi secara sukarela dari dalam.
Namun demikian, pembatasan masa jabatan tidak boleh dimaknai sebagai upaya menegasikan peran para senior dalam partai. Justru sebaliknya, pengalaman, rekam jejak, dan kebijaksanaan para senior merupakan aset berharga yang harus tetap dijaga dan dimanfaatkan. Peran-peran strategis seperti dewan penasehat, pembina, maupun pengarah ideologis menjadi ruang penting bagi kontribusi berkelanjutan para senior.
Dengan demikian, regenerasi dan penghormatan terhadap senioritas bukanlah dua hal yang saling bertentangan, melainkan saling melengkapi. Yang dibutuhkan adalah penataan peran yang proporsional dan berorientasi pada keberlanjutan organisasi.
Pada akhirnya, kekuatan partai politik tidak boleh bertumpu pada figur semata, melainkan pada sistem yang mampu melahirkan pemimpin-pemimpin baru secara konsisten. Pembatasan masa jabatan adalah langkah awal yang penting untuk memastikan hal tersebut.
Jika partai politik ingin tetap relevan dan dipercaya publik, maka keberanian untuk berbenah adalah keniscayaan. Dan pembatasan masa jabatan kepemimpinan adalah salah satu titik mula yang tidak bisa lagi ditunda. (***)
