Palangka Raya – Ketua TP PKK Provinsi Kalimantan Tengah, Aisyah Thisia Agustiar Sabran, menegaskan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi fokus utama dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) 2025–2029.
Hal tersebut disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting serta Penilaian Kinerja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026 di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Rabu (29/4/2026).
Menurut Aisyah, pembangunan keluarga menjadi fondasi utama dalam meningkatkan kualitas generasi menuju Indonesia Emas 2045. “Rakorda ini merupakan momentum strategis untuk memperkuat sinergi dan komitmen bersama dalam mendukung program prioritas nasional, sekaligus mewujudkan visi Kalteng Berkah, Kalteng Maju,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa tahun 2026 merupakan tahun kedua implementasi RPJMD dan Renstra, di mana SDM ditempatkan sebagai modal utama pembangunan. Dalam konteks tersebut, keluarga memiliki peran penting dalam membentuk generasi berkualitas.
Aisyah juga mengungkapkan capaian positif Kalimantan Tengah dalam menurunkan angka stunting. Prevalensi stunting tercatat menurun dari 27,4 persen pada 2021 menjadi 22,1 persen pada 2024. Pemerintah menargetkan angka tersebut turun menjadi 20,6 persen pada 2025 dan 18,8 persen pada 2026.
“Capaian ini patut disyukuri, namun tetap membutuhkan upaya yang lebih terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan,” tegasnya.
Ia menambahkan, stunting tidak hanya berkaitan dengan persoalan kesehatan, tetapi juga menyangkut kualitas hidup, produktivitas, dan daya saing daerah, terutama dalam menghadapi bonus demografi dan tantangan penuaan penduduk.
Lebih lanjut, Program Bangga Kencana disebut memiliki peran strategis dalam pembangunan keluarga sepanjang siklus kehidupan, khususnya pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Berbagai program prioritas terus diperkuat, di antaranya Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING), Taman Asuh Sayang Anak (TAMASYA), Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI), hingga program pemberdayaan lansia dan makan bergizi gratis bagi ibu hamil, menyusui, serta balita.
Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Linae Victoria Aden, menyampaikan bahwa tren penurunan stunting terus menunjukkan hasil positif, dari 23,5 persen pada 2023 menjadi 22,1 persen pada 2024.
“Dengan target 18,8 persen pada 2026, diperlukan upaya yang lebih optimal, termasuk peningkatan kualitas data melalui monitoring dan evaluasi, serta pengukuran indikator layanan secara menyeluruh,” jelasnya.
Ia juga menyoroti masih adanya indikator yang perlu perhatian, seperti persentase kehamilan tidak diinginkan yang berkontribusi terhadap risiko stunting.
Di sisi lain, Deputi Bidang Penggerakan dan Peran Serta Masyarakat Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Wahyuniati, yang mengikuti kegiatan secara daring, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mencapai target pembangunan nasional.
“Seluruh pihak diharapkan dapat menyusun strategi bersama untuk meningkatkan capaian program dan mengatasi berbagai tantangan di lapangan,” ujarnya.
Kegiatan Rakorda ini juga dirangkai dengan penyerahan penghargaan kepada pemerintah kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah yang telah menyelesaikan dokumen Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) 2025–2029 serta penilaian kinerja stunting tahun 2025.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut unsur Forkopimda Provinsi Kalimantan Tengah, perwakilan Kementerian Dalam Negeri, kepala daerah se-Kalimantan Tengah, serta para pemangku kepentingan dari berbagai sektor. Rakorda diharapkan mampu memperkuat koordinasi dan memastikan setiap intervensi program berjalan tepat sasaran serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat. (red/mmckalteng)
