MUARA TEWEH – Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara, H. Nurul Anwar, mengapresiasi koordinasi Dinas Pendidikan bersama Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) dengan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah terkait rencana pelebaran sejumlah ruas jalan di Kota Muara Teweh.
Menurut Nurul, koordinasi lintas sektor diperlukan agar pembangunan infrastruktur dapat berjalan sesuai ketentuan sekaligus tetap memperhatikan keberlangsungan kegiatan pendidikan.
Ia menilai komunikasi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi menjadi bagian penting dalam memastikan setiap tahapan pembangunan tidak mengganggu pelayanan pendidikan.
Hal tersebut disampaikannya di Muara Teweh, Jumat (10/7/2026), menanggapi koordinasi yang dilaksanakan di Palangka Raya pada Senin (6/7/2026).
“Kami mengapresiasi komunikasi yang dibangun antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi. Sinergi seperti ini sangat penting agar pembangunan berjalan lancar, sementara proses belajar mengajar tetap berlangsung dengan baik,” ujarnya.
Nurul mengatakan pembangunan yang berkaitan dengan aset maupun fasilitas pendidikan harus dipersiapkan secara matang, transparan, dan tetap menempatkan kepentingan peserta didik sebagai perhatian utama.
Menurutnya, pelebaran jalan merupakan bagian dari kebutuhan pembangunan daerah, namun pelaksanaannya perlu memperhitungkan dampaknya terhadap aktivitas sekolah dan kualitas layanan pendidikan.
“Kami berharap seluruh proses koordinasi dan administrasi dapat diselesaikan dengan baik sehingga program pelebaran jalan dapat segera direalisasikan tanpa mengurangi hak peserta didik untuk memperoleh layanan pendidikan yang optimal,” katanya.
Ia juga mendorong seluruh pihak terkait terus menjaga komunikasi selama proses perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan agar berbagai potensi kendala dapat diantisipasi sejak awal.
Sebagai wakil rakyat, H. Nurul Anwar menegaskan DPRD Kabupaten Barito Utara mendukung pembangunan infrastruktur yang memberikan manfaat bagi masyarakat dengan tetap mengedepankan perencanaan yang matang dan kepentingan publik. (red)
