Muara Teweh – Ketua DPRD Kabupaten Barito Utara, Ir. Hj. Mery Rukaini, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Hal tersebut disampaikan dalam Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD yang digelar di Aula Bappedalitbang, Kamis (12/2/2026).
Mery Rukaini menekankan bahwa peran Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD menjadi instrumen penting dalam menjembatani kebutuhan riil masyarakat dengan kebijakan pemerintah daerah.
Menurutnya, seluruh usulan dalam Pokir DPRD bersumber dari aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui kegiatan reses, sehingga harus menjadi bagian penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
“Pokok-pokok pikiran DPRD ini bersumber dari aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses,” ungkap Mery.
Ia menegaskan pembangunan daerah tidak dapat hanya bersifat top-down, tetapi harus benar-benar berangkat dari persoalan dan kebutuhan masyarakat di lapangan.
Dalam penyusunan RKPD 2027 yang mengacu pada RPJMD 2025–2029, Ketua DPRD Barito Utara juga memaparkan sejumlah fokus utama yang menjadi perhatian legislatif, di antaranya pembangunan infrastruktur wilayah dan permukiman berkelanjutan, peningkatan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, pemerataan ekonomi, serta pendidikan berkualitas.
Selain itu, DPRD juga menyoroti penyediaan air bersih dan sanitasi layak, ketahanan sosial budaya, serta penguatan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
Kegiatan yang dibuka oleh Bupati Barito Utara, H. Shalahuddin, tersebut difokuskan pada sinkronisasi antara usulan perangkat daerah dengan Pokir DPRD agar perencanaan pembangunan lebih terarah dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Melalui forum ini, diharapkan tidak terjadi lagi ketimpangan antara rencana eksekutif dan aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui DPRD. (red)
