PURUK CAHU – Anggota DPRD Kabupaten Murung Raya, Fahriadi, menilai penyerahan dokumen Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA–PPAS) menjadi momentum penting untuk memperkuat arah pembangunan daerah.
Menurutnya, perubahan anggaran bukan sekadar penyesuaian administratif, melainkan langkah strategis dalam memastikan program pembangunan tetap selaras dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.
“Setiap perubahan APBD harus benar-benar diarahkan pada hal yang menyentuh langsung kepentingan publik, seperti peningkatan kualitas pelayanan dasar dan infrastruktur. Itu yang harus jadi fokus utama,” ujar Fahriadi, Kamis (28/8/2025).
Ia menjelaskan, DPRD memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap kebijakan anggaran tepat sasaran dan memberi manfaat nyata bagi warga. Karena itu, sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah sangat dibutuhkan dalam tahap pembahasan mendatang.
“Kolaborasi antara legislatif dan eksekutif harus berjalan baik. Dengan begitu, setiap program yang diusulkan bisa dipertimbangkan secara rasional, transparan, dan akuntabel,” tambahnya.
Politisi Partai NasDem ini juga menyampaikan optimismenya bahwa melalui pengawasan yang konsisten, APBD Perubahan 2025 dapat memperkuat pondasi pembangunan Murung Raya menuju daerah yang lebih maju, merata, dan berkeadilan. (red)
