Palangka Raya – Staf Ahli Gubernur Kalimantan Tengah Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko, menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2026 serta Sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 dan Jaminan Produk Halal bersama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia secara virtual dari Ruang Rapat Bajakah Lantai II Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Selasa (5/5/2026).
Rakor tersebut dipimpin Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, yang menekankan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga pangan melalui penguatan distribusi, operasi pasar, serta pengawasan harga di lapangan.
“Ketersediaan stok pangan saat ini lebih dari cukup. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus aktif menjaga stabilitas harga agar tidak terjadi kenaikan harga di pasar,” tegas Tomsi.
Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik, Ateng Hartono, menyampaikan bahwa inflasi nasional secara tahunan pada April 2026 tercatat sebesar 2,42 persen. Meski relatif terkendali, sejumlah komoditas pangan masih memerlukan perhatian dalam upaya pengendalian inflasi.
Menanggapi hal tersebut, Yuas Elko menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah akan terus memperkuat sinergi pengendalian inflasi bersama pemerintah kabupaten dan kota melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah serta perangkat daerah terkait.
“Pengendalian inflasi harus menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan karena stabilitas harga berpengaruh terhadap daya beli dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, berdasarkan data terbaru, inflasi Kalimantan Tengah tercatat sebesar 3,66 persen dan berada di peringkat ketujuh tertinggi secara nasional.
Kondisi tersebut, lanjutnya, menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah untuk terus melakukan langkah pengendalian yang terukur dan berkelanjutan.
Berbagai strategi pun disiapkan, mulai dari pelaksanaan pasar murah, pemantauan harga bahan pokok, hingga penguatan distribusi logistik antardaerah.
“Kami akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, Bulog, dan seluruh pemangku kepentingan guna menjaga ketersediaan pasokan serta stabilitas harga kebutuhan pokok,” pungkasnya.
Kegiatan ini turut dihadiri unsur Forkopimda, Kepala Perum Bulog Kanwil Kalimantan Tengah Erwin Budiana, serta sejumlah kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. (red/mmckalteng)
