Palangka Raya – Bank Indonesia (BI) resmi meluncurkan Laporan Perekonomian Indonesia (LPI) 2025 dengan tema “Tangguh, Mandiri, dan Sinergi Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lebih Tinggi dan Berdaya Tahan”. Peluncuran laporan ini menegaskan komitmen BI dalam menjaga transparansi kebijakan sekaligus memperkuat kredibilitas dan akuntabilitas lembaga.
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyampaikan bahwa LPI 2025 merupakan implementasi amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).
“Peluncuran LPI 2025 adalah perwujudan transparansi kebijakan serta upaya menjaga kredibilitas dan akuntabilitas Bank Indonesia,” ujar Perry.
Ia menegaskan, terdapat tiga pesan utama yang diusung dalam laporan tersebut, yakni Optimisme, Komitmen, dan Sinergi (OKS). Melalui LPI 2025, BI mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk membangun optimisme terhadap prospek perekonomian nasional.
“Setelah melewati 2025 dengan kinerja yang baik, kami meyakini perekonomian Indonesia akan semakin kuat ke depan. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan meningkat pada kisaran 4,7 hingga 5,55 persen,” jelasnya.
Peluncuran LPI 2025 turut diikuti oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah secara daring. Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Yuas Elko, yang membacakan sambutan Gubernur Kalteng, menyampaikan bahwa perekonomian global pada 2026 masih dibayangi tren perlambatan akibat melemahnya ekonomi negara mitra dagang serta dinamika pasar keuangan internasional.
“Namun demikian, perekonomian nasional diprakirakan tetap tumbuh kuat, didukung kebijakan fiskal dan moneter yang pro-growth. Bagi Kalimantan Tengah, kondisi ini menjadi momentum untuk terus menjaga ketahanan ekonomi daerah,” ujarnya saat kegiatan di Aula Betang Hapakat Lantai 4 Kantor Perwakilan BI Provinsi Kalimantan Tengah, Rabu (28/1/2025).
Ia menambahkan, ekonomi Kalimantan Tengah pada 2026 diyakini tumbuh lebih kuat, terutama ditopang sektor industri pengolahan dan pertanian melalui akselerasi hilirisasi serta peningkatan investasi. Inflasi daerah juga diperkirakan tetap terkendali di kisaran 2,5 persen, sejalan dengan target nasional.
Di sisi lain, transaksi ekonomi dan keuangan digital di Kalimantan Tengah terus menunjukkan tren peningkatan seiring perkembangan sistem pembayaran yang semakin aman dan andal. Hal ini dinilai menjadi modal optimisme dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah ke depan.
Untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, Gubernur melalui sambutan tertulisnya menekankan pentingnya penguatan sinergi seluruh pemangku kepentingan.
“Diperlukan kolaborasi yang kuat agar setiap program pembangunan berjalan selaras, efektif, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendorong peningkatan hilirisasi sektor unggulan seperti pertambangan, pertanian, dan industri pengolahan. Pemprov juga menyatakan terbuka bagi investor yang mengembangkan industri hilirisasi batu bara dan kelapa sawit beserta produk turunannya.
Penguatan sektor pertanian turut menjadi perhatian melalui peningkatan infrastruktur, pemanfaatan teknologi modern, serta dukungan program cetak sawah 2025–2026 guna memperkuat ketahanan pangan daerah.
“Dengan sinergi yang kuat, Kalimantan Tengah diharapkan mampu tumbuh lebih tinggi, berdaya tahan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata,” tutupnya.
Kegiatan tersebut dihadiri Kepala BI Kalimantan Tengah Yuliansah Andrias, Kepala Perwakilan BPKP Kalteng Ilham Nurhidayat, Kepala BPS Kalteng Agnes Widiastuti, Ketua ISEI Palangka Raya Rini Oktavia, para akademisi, serta sejumlah Kepala Perangkat Daerah terkait. (red/mmckalteng)
