DEPOK-Pemerintah Kabupaten Kapuas terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung program ketahanan pangan nasional melalui pengembangan sektor pertanian.
Ini ditandai dengan penandatanganan kontrak swakelola kegiatan cetak
sawah Tahun Anggaran 2026 untuk wilayah Kabupaten Kapuas yang dilaksanakan di Hotel The Margo Depok Jawa Barat Rabu (13/5/2026).
Penandatanganan kontrak dilakukan antara Balai Pertanian Banjarbaru dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kapuas. Kegiatan tersebut turut disaksikan langsung Bupati Kapuas HM Wiyatno Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Usis I Sangkai serta Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kapuas Edy Dese.
Program cetak sawah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan luas baku sawah sekaligus memperkuat kapasitas produksi pangan di Kabupaten Kapuas yang selama ini dikenal sebagai salah satu daerah penyangga pangan di Kalimantan Tengah.
Bupati Kapuas HM Wiyatno menyampaikan apresiasinya atas dukungan pemerintah pusat terhadap pengembangan pertanian di Kabupaten Kapuas.
Ia mengatakan program tersebut menjadi langkah strategis dalam meningkatkan produktivitas pertanian serta kesejahteraan petani. “Pemerintah Kabupaten Kapuas menyambut baik pelaksanaan program cetak sawah ini sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan daerah maupun nasional.
Kami optimis program ini akan memberikan dampak besar terhadap peningkatan produksi pertanian dan kesejahteraan masyarakat, ” katanya.
Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementerian Pertanian (Kementan) Hermanto menegaskan program cetak sawah merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan.
“Keberhasilan cetak sawah lebih dari 50 persen tergantung kepada teman-teman yang ada di ruangan ini. Sukses atau tidaknya program ini tergantung komitmen bersama,” ujarnya.
Ia menambahkan dari target konstruksi cetak sawah seluas 120 ribu hektare pada tahun 2026 sebanyak 62 ribu hektare telah dikontrakkan melalui skema swakelola tipe 2. Sisanya sekitar 52 ribu hektare juga akan dilaksanakan melalui mekanisme swakelola. (Red)
