Palangka Raya – Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawas SMA, SMK, dan Sekolah Khusus (SKH) se-Kalimantan Tengah Tahun 2026 di Aula Berkah Disdik Kalteng, Rabu (28/1/2026).
Rakor dipimpin langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, Muhammad Reza Prabowo, didampingi Plt. Sekretaris Disdik Kalteng, para Kepala Bidang SMA, SMK, SKH, GTK, Plt. Kepala BTIKP, serta Koordinator Pengawas. Kegiatan ini diikuti 45 pengawas dari kabupaten dan kota se-Kalimantan Tengah.
Rakor menjadi momentum penting untuk memperkuat kembali peran strategis pengawas pendidikan dalam menjamin mutu layanan pendidikan, di tengah tantangan keterbatasan anggaran dan tuntutan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Dalam sambutannya, Reza menyampaikan refleksi sejak pertama kali menjabat pada 13 Desember 2023. Ia mengakui sempat merasa kurang nyaman karena usianya yang relatif muda untuk memimpin jajaran yang lebih senior.
“13 Desember itu menjadi momentum bagi saya untuk berpikir bahwa kehadiran saya harus berdampak. Bukan hanya untuk bapak ibu semua, tetapi terutama untuk siswa-siswi dan guru-guru kita. Kehadiran kita harus memberi manfaat nyata,” ujarnya.
Reza menegaskan, sejak awal menjabat, pihak pertama yang ia kumpulkan bukanlah kepala sekolah, melainkan para pengawas. Menurutnya, pengawas memiliki peran vital dalam seluruh siklus manajemen pendidikan.
“Dalam manajemen ada perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengawasan. Fungsi pengawas tidak hanya controlling, tetapi terlibat sejak perencanaan sampai pelaksanaan,” jelasnya.
Ia juga memaparkan kondisi anggaran pendidikan yang mengalami penurunan signifikan. Jika pada 2025 anggaran pendidikan mencapai Rp2,3 triliun, maka pada 2026 turun menjadi sekitar Rp1,3 triliun atau berkurang lebih dari Rp1 triliun. Kondisi tersebut menuntut perencanaan berbasis skala prioritas.
“Yang pertama kita pikirkan adalah kebutuhan 99 ribu siswa-siswi kita. Setelah itu baru 10 ribu guru-guru kita, kesejahteraan dan peningkatan kapasitasnya. Pendidikan ini tidak bisa dibangun sendiri-sendiri,” tegasnya.
Reza juga menyinggung persoalan kesejahteraan pengawas yang sebelumnya kerap tidak seragam saat melakukan pengawasan ke sekolah. Ia menyebut pernah terjadi praktik pemberian biaya yang bervariasi, bergantung kebijakan sekolah.
“Ada yang diberi Rp50 ribu, Rp500 ribu, bahkan sampai Rp2 juta. Ini menandakan ada yang salah dalam sistem kita,” ungkapnya.
Namun, kondisi tersebut kini telah dibenahi melalui pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi pengawas. Ia bersyukur praktik-praktik lama tersebut tidak lagi terjadi.
“Alhamdulillah sekarang sudah tidak ada lagi. Pengawas sudah kita berikan TPP. Tapi ini perjuangan bersama. Kalau saya berjuang sendiri dan bapak ibu tidak, itu namanya cinta bertepuk sebelah tangan,” ucapnya disambut tepuk tangan peserta.
Meski demikian, Reza menegaskan peningkatan kesejahteraan harus dibarengi dengan peningkatan kinerja. Ia menilai kehadiran pengawas di lapangan masih perlu diperkuat agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh sekolah.
“Kesejahteraan kita tingkatkan, tapi setiap pengawas harus punya progres yang jelas,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa pengawas merupakan perpanjangan tangan Kepala Dinas Pendidikan di setiap satuan pendidikan, baik SMA, SMK, maupun SKH.
“Bangun dan bangkit bapak ibu pengawas. Jangan menganggap diri hanya sebagai pelengkap. Tanggung jawab bapak ibu sangat besar dan jangan anggap pekerjaan ini biasa-biasa saja,” tegasnya.
Menutup sambutannya, Reza mengajak seluruh pengawas bekerja dengan panggilan hati dan semangat pengabdian.
“Kita hidup satu kali dan mati satu kali. Kalau pekerjaan ini hanya formalitas, pendidikan kita tidak akan maju,” pungkasnya.
Rakor ini diharapkan menjadi titik tolak penguatan peran pengawas sebagai garda terdepan dalam menjaga mutu pendidikan di Kalimantan Tengah serta memperkuat kolaborasi antara pengawas dan Dinas Pendidikan demi masa depan generasi muda. (red)
