PALANGKA RAYA – Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) Provinsi Kalimantan Tengah menerima kunjungan kerja reses Anggota DPR RI Komisi I, Andina Theresia Narang, yang membahas percepatan akses internet dan penguatan literasi digital di wilayah Kalteng. Pertemuan berlangsung di Aula Kanderang Tingang Diskominfosantik Kalteng, Senin (5/1/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Diskominfosantik Kalteng Rangga Lesmana, didampingi pejabat eselon III, IV, serta Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) di lingkungan Diskominfosantik Kalteng.
Dalam paparannya, Rangga Lesmana menyampaikan perkembangan penanganan wilayah blank spot internet di Kalimantan Tengah. Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kalteng melalui program prioritas Gubernur terus mendorong percepatan digitalisasi, khususnya untuk mendukung pelayanan publik di tingkat desa.
“Saat ini kami secara aktif mengajukan permohonan melalui aplikasi Signal. Per 2 Januari 2026, total usulan mencapai 203 titik. Selain itu, Diskominfosantik juga telah mendistribusikan 376 unit Starlink ke kantor-kantor desa, sehingga pelayanan pemerintahan desa pada prinsipnya sudah 100 persen berbasis online,” ujar Rangga.
Namun demikian, ia mengakui masih terdapat tantangan besar dalam pembangunan Base Transceiver Station (BTS) oleh operator seluler di wilayah Kalimantan Tengah yang memiliki geografis luas dan sulit dijangkau. Pertimbangan kelayakan bisnis (business to business) kerap menjadi kendala, terutama di wilayah pedalaman, jika tidak disertai dukungan subsidi pemerintah.
Menanggapi hal tersebut, Anggota DPR RI Komisi I Andina Theresia Narang menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan aspirasi Kalimantan Tengah di tingkat nasional. Sebagai mitra kerja Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Andina menyampaikan bahwa pada tahun 2026 Kalimantan Tengah mendapatkan alokasi 50 titik Akses Internet (AI) dari pemerintah pusat.
“Pada tahun 2026 ini Kalimantan Tengah mendapatkan 50 akses internet. Sebarannya berada di Kabupaten Kapuas, Murung Raya, Seruyan, Lamandau, Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat, dan Sukamara, dengan sasaran sekolah, Koramil, serta kantor pelayanan desa,” jelasnya.
Selain itu, Andina juga menyoroti permasalahan BTS yang telah terbangun namun tidak berfungsi atau belum memiliki sinyal. Ia meminta Diskominfosantik Kalteng segera menyampaikan data wilayah blank spot dan BTS bermasalah secara rinci agar dapat langsung dikomunikasikan kepada Direktorat Jenderal BAKTI Kemkomdigi tanpa melalui birokrasi yang berlarut-larut.
“Saya minta datanya secara lengkap. Jika melalui jalur birokrasi biasa, prosesnya bisa memakan waktu lama. Sebagai wakil rakyat, saya bisa menyampaikannya langsung agar segera dicarikan solusi. Kita harus memastikan anggaran yang turun benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegas Andina.
Selain pembahasan infrastruktur digital, pertemuan tersebut juga menyinggung isu literasi digital. Andina menyoroti maraknya konten negatif, judi online (judol), serta pinjaman online (pinjol) ilegal yang mulai menyasar generasi muda dan anak-anak. Ia mendorong penguatan regulasi perlindungan anak di ruang digital melalui PP Tunas serta peningkatan peran orang tua dalam pengawasan penggunaan internet.
Menanggapi hal tersebut, Diskominfosantik Kalteng menyatakan kesiapan untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam menggelar kegiatan literasi digital secara masif, menyasar ribuan peserta secara daring di seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah.
Sinergi antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan DPR RI ini diharapkan mampu mewujudkan ruang digital yang aman, produktif, serta mencetak generasi muda Kalteng yang berdaya saing di era digital.
Kegiatan diakhiri dengan sesi foto bersama antara jajaran Diskominfosantik Kalteng dengan Anggota DPR RI Komisi I beserta rombongan. (red/mmckalteng)
