BANJARBARU – Pemerintah Kabupaten Barito Kuala kembali menunjukkan komitmennya dalam tata kelola keuangan daerah dengan menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran 2024 secara tepat waktu kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Selatan. Penyerahan ini dilakukan serentak bersama Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan di Kantor BPK Perwakilan Kalimantan Selatan, Kamis (27/3/2025).
Dalam sambutannya, Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin menekankan bahwa penyerahan LKPD Unaudited ini merupakan bentuk kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Kami berharap laporan ini dapat diperiksa secara independen oleh BPK untuk mendapatkan opini terbaik,” kata H. Muhidin.
Gubernur juga mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah di Kalimantan Selatan untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan guna memastikan anggaran daerah benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.
Sementara itu, Bupati Barito Kuala H. Bahrul Ilmi yang ditemui seusai menyerahkan LKPD, menyampaikan bahwa proses penyusunan hingga penyerahan LKPD di Kabupaten Barito Kuala berjalan dengan lancar dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
“Kelancaran penyerahan LKPD ini menunjukkan bahwa sistem pengelolaan keuangan daerah semakin baik dan tertata. Kami memastikan setiap tahapan dilakukan dengan transparan dan akuntabel, sehingga hasil pemeriksaan nanti dapat bermanfaat untuk perbaikan dan peningkatan tata kelola keuangan daerah ke depan. Kami berharap evaluasi dari BPK dapat memberikan masukan konstruktif agar pengelolaan anggaran semakin efisien dan efektif,” ujar Bupati.
Kelancaran penyusunan LKPD Tahun Anggaran 2024 ini tidak terlepas dari kerja sama yang solid antara seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Barito Kuala. Dengan sistem pencatatan dan pelaporan yang semakin baik, diharapkan ke depannya proses penyusunan LKPD dapat terus berjalan lebih efektif dan efisien. Pemerintah daerah juga terus berupaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang pengelolaan keuangan agar standar akuntabilitas tetap terjaga. (red/ist)
