PALANGKA RAYA — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kalimantan Tengah mendorong penguatan sistem pembinaan terhadap kader yang mengemban amanah sebagai pejabat publik. Upaya tersebut menjadi salah satu pembahasan utama dalam Forum Konsultasi Wilayah (FKW) MPW, DPW, MPD dan DPD PKS se-Kalimantan Tengah, Ahad (4/10/2026).
Ketua DPW PKS Kalteng, Sirajul Rahman, S.Hut., M.I.Kom., mengatakan pejabat publik memiliki posisi strategis karena berhadapan langsung dengan pemerintahan dan masyarakat. Karena itu, berbagai pengalaman dan dinamika yang dihadapi di lapangan perlu menjadi bagian dari proses pembelajaran organisasi.
“Pejabat publik berada di ruang yang langsung bersentuhan dengan pemerintahan dan masyarakat. Karena itu, pengalaman dan dinamika yang mereka hadapi perlu menjadi bagian dari pembelajaran organisasi,” ujar Sirajul.
Menurutnya, pembinaan tidak boleh hanya dilakukan ketika muncul persoalan. Komunikasi dan konsultasi harus dibangun secara berkelanjutan sehingga pejabat publik memiliki ruang untuk mendapatkan penguatan nilai dan kebijakan organisasi sekaligus menyampaikan berbagai persoalan yang berkembang.
FKW juga membahas perlunya memperjelas hubungan kerja antara Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW), Majelis Pertimbangan Daerah (MPD), struktur eksekutif partai serta unsur terkait lainnya.
Sesuai AD/ART PKS 2025, MPD memiliki tugas melakukan pembinaan terhadap anggota partai yang menjadi pejabat publik di daerahnya. Selain itu, MPD menjalankan fungsi pertimbangan, konsultasi, usulan dan supervisi terhadap kebijakan serta program partai.
Ketua MPW PKS Kalteng, Heru Hidayat, M.Pd., menilai fungsi tersebut perlu diterjemahkan dalam mekanisme kerja yang jelas dan terukur.
“Lembaga pertimbangan jangan hanya hadir ketika ada masalah. Kita perlu membangun sistem yang membuat pembinaan berjalan sejak awal: ada pembekalan, komunikasi, konsultasi, supervisi, evaluasi, rekomendasi hingga tindak lanjut,” kata Heru.
Ia menegaskan, penguatan sistem diperlukan agar organisasi tidak bergantung pada figur tertentu. Sebaliknya, PKS ingin membangun kelembagaan yang memiliki mekanisme kerja kuat serta budaya pembelajaran yang berlangsung secara berkesinambungan.
“ Kita ingin bergerak dari person to system. Dari pengalaman menjadi pembelajaran. Dari konsultasi menjadi rekomendasi. Dan dari pembinaan menjadi penguatan kapasitas,” ujarnya.
Forum tersebut juga menyoroti pentingnya rapat Dewan Pimpinan Tingkat Daerah (DPTD) sebagai ruang koordinasi strategis untuk mempertemukan perkembangan organisasi, dinamika pemerintahan dan pelaksanaan tugas pejabat publik, dengan tetap memperhatikan kewenangan masing-masing unsur. (red/ist)
