Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Konsultasi Publik Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2027 di Aula Bapperida Provinsi Kalimantan Tengah, Senin (2/2/2026). Kegiatan ini menjadi tahapan awal yang strategis dalam menyusun arah kebijakan pembangunan daerah yang selaras dengan perencanaan nasional.
Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Leonard S. Ampung, menegaskan bahwa penyusunan RKPD merupakan amanat peraturan perundang-undangan dan bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan nasional. RKPD diharapkan mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“RKPD bukan sekadar dokumen tahunan, tetapi instrumen strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pelayanan publik, serta memperkuat daya saing daerah,” ujar Leonard.
Ia menjelaskan, penyusunan Ranwal RKPD Provinsi Kalimantan Tengah telah dimulai sejak Desember tahun sebelumnya dan terus disempurnakan melalui proses penginputan pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Hasil Konsultasi Publik ini akan menjadi dasar penyempurnaan Ranwal sebelum dibahas dalam Forum Perangkat Daerah, Forum Lintas Perangkat Daerah, hingga Musrenbang RKPD.
“Ranwal RKPD yang telah disempurnakan melalui Konsultasi Publik akan menjadi acuan bagi perangkat daerah sebelum diforumkan dan dimusrenbangkan, dengan target penetapan paling lambat akhir Juni 2026,” jelasnya.
Leonard juga menekankan pentingnya sinergi antara perencanaan daerah dan kebijakan nasional, mulai dari RPJMN, RKP, hingga Program Strategis Nasional. Di Kalimantan Tengah, Program Prioritas Kartu Huma Betang Sejahtera akan diselaraskan dengan Asta Cita sebagai bentuk dukungan terhadap RKP Nasional.
“Perencanaan pembangunan daerah harus sejalan dan berjenjang dari pusat hingga kabupaten/kota agar kinerja pembangunan benar-benar optimal dan berdampak luas bagi masyarakat,” tegasnya.
Dalam paparannya, Leonard menyampaikan bahwa indikator makro Kalimantan Tengah menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah secara tahunan (year-on-year) pada Triwulan III Tahun 2025 mencapai 5,36 persen, tertinggi di wilayah Kalimantan. Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terus meningkat dari 72,81 pada tahun 2021 menjadi 74,86 pada tahun 2025.
Selain itu, tingkat kemiskinan pada Maret 2025 tercatat menurun menjadi 5,19 persen, sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2025 berada di angka 3,97 persen, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.
“Capaian ini menunjukkan arah pembangunan berada pada jalur yang tepat, namun tetap memerlukan penguatan kebijakan agar pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia semakin inklusif dan berkelanjutan,” katanya.
Berbagai capaian tersebut menjadi dasar dalam merumuskan isu strategis pembangunan tahun 2027, meliputi peningkatan kualitas kesehatan dan SDM, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, hilirisasi sumber daya alam, penguatan inovasi dan teknologi, perbaikan tata kelola pemerintahan, serta pengurangan ketimpangan pembangunan antarwilayah.
Ranwal RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2027 mengusung tema “Peningkatan Skala Aktivitas Ekonomi Daerah dan Kualitas Tata Kelola Pemerintah” yang dijabarkan ke dalam delapan fokus pembangunan, di antaranya Program Kartu Huma Betang Sejahtera, pembangunan infrastruktur strategis, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan akuntabel.
Menutup sambutannya, Leonard berharap Konsultasi Publik ini menghasilkan masukan konstruktif untuk penyempurnaan Ranwal RKPD Tahun 2027.
“Kami mengharapkan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan agar perencanaan yang disusun benar-benar relevan, berkeadilan, dan mampu mewujudkan Kalimantan Tengah yang Bermartabat, Berkah, Maju, dan Berkelanjutan,” pungkasnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalteng Junaidi serta para Kepala Perangkat Daerah. (red/mmckalteng)
