MARABAHAN, insightkalimantan.com – Bupati Barito Kuala (Batola), H Bahrul Ilmi sampaikan mengantarkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) 2024 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Barito Kuala (DPRD Batola) pada Rapat Paripurna, di gedung DPRD setempat, Kamis (27/03/2025).
Rapat langsung dipimpin Ketua DPRD Batola, Ayu Dyan Liliyana Sari Wiryono, didampingi Wakil Ketua I, Harmuni, Wakil Ketua II, H Bahriannoor dan dihadiri sejumlah anggota.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Batola, H Bahrul Ilmi memyebutkan target pendapatan Batola 2024 sebesar Rp1,82 triliun dan telah terealisasi Rp1,91 triliun atau sebesar 105,10 persen.
Sedangkan untuk belanja daerah yang diformulasikan untuk belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer, sebut dia, terealisasi sebesar Rp1,94 triliun atau 94,97 persen dari target Rp2,042 triliun.
Menurut dia, alokasi APBD Batola 2023 sebelum perubahan sebesar Rp1,61 triliun, namun setelah perubahan menjadi sebesar Rp2,042 triliun.
“APBD tersebut mengalami peningkatan anggaran sebesar Rp432.232.540.565 atau setara 27 persen,” ucapnya.
Selain penggunaan dan perolehan anggaran sepanjang 2024, jelas dia, Pemkab Batola mencapai kinerja baik dalam sejumlah indikator pembangunan. Indikator dimaksud, terang dia, antara lain penurunan angka kemiskinan, percepatan penurunan stunting, perbaikan gini rasio atau ketimpangan pendapatan, hingga penurunan tingkat pengangguran terbuka.
Lebih lanjut dia mengemukakan, dibanding 2023, terjadi perbaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Batola sebesar 1,03 persen menjadi 71,74 dan berada di kategori tinggi.
“Untuk pertumbuhan ekonomi juga positif dengan nilai 5,02 persen atau naik 0,95 persen dari tahun anggaran 2023 sebesar 4,07 persen,” ungkapnya.
Peningkatan tersebut, sambung dia, bersumber dari aktivitas pertanian, kehutanan, perikanan, konstruksi, industri pengolahan perdagangan besar dan eceran, administrasi pemerintahan, pertahanan, hingga jaminan sosial wajib.
Kemudian, papar dia, untuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Batola 2024 sudah mencapai Rp34,29 juta per kapita atau meningkat dari PDRB 2023 sebesar Rp32,39 juta per kapita.
“Indeks gini 2024 turun dari tahun sebelumnya menjadi 0,272. Batola termasuk gini rasio rendah, berarti distribusi pendapatan atau kekayaan relatif merata,” tegasnya.
“Tidak kalah penting dari seluruh upaya dilakukan sepanjang 2024 adalah pengendalian inflasi. Hingga Desember 2024, angka inflasi sebesar 1,98 persen atau turun dari 2,28 persen,” tambahnya.
Terkait penanganan pengangguran terbuka, Batola berhasil melakukan penurunan hingga 0,01 persen dari 3,42 persen menjadi 3,41 persen hingga akhir 2024. “Sedangkan tingkat kemiskinan tercatat 4,36 persen atau jauh menurun dibandingkan 2023 dengan 4,6 persen. Juga jauh menurun dibanding 2022 sebesar 4,75 persen,” katanya.
“Catatan positif lain sepanjang 2024 adalah penurunan prevalensi stunting. Dari semula 33,36 persen berdasarkan hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, berhasil diturunkan sebanyak 17,7 persen menjadi 15,9 persen,” imbuhnya.
Bahkan kalau mengacu data Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGMB), prevalensi stunting di Batola hanya sebesar 8,63 persen.
Hal lain yang patut digarisbawahi adalah nilai akuntabilitas kinerja pemerintahan. Melihat dari Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Kementerian PAN RB, Pemkab Batola meraih nilai 77,04 atau predikat BB,” tegasnya.
Pemkab Batola, sambung dia, memperoleh sejumlah penghargaan dari pemerintah pusat maupun provinsi, Keberhasilan tersebut tentunya tidak lepas dari dukungan dan kerja sama seluruh stakeholder, termasuk DPRD.
Selain mengungkapkan sejumlah indikator pencapaian Pemkab Batola sepanjang 2024, H Bahrul Ilmi juga menyisipkan lima raperda agar dapat dimuat dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Batola 2025.
“Usulan tersebut berkaitan dengan dinamika yang terjadi, baik dari segi kebutuhan mendesak maupun perubahan ketentuan perundang-undangan,” tandasnya.
Selain Bupati Batola, H Bahrul Ilmi, juga hadir Forkopimda, Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab), H Zulkipli Yadi Noor dan sejumlah kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam lingkup Pemkab Batola. (red/ist)
