JAKARTA – Gubernur Kalimantan Tengah terus memperkuat langkah strategis pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di wilayah Bumi Tambun Bungai. Dalam upaya menyelaraskan program pembangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Gubernur Kalteng menggelar pertemuan resmi dengan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni, di Ruang Rapat Menteri Kehutanan, Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Rabu (4/2/2026).
Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu krusial, mulai dari pengelolaan tata ruang, kesiapsiagaan penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), hingga dukungan terhadap program Ketahanan Pangan Nasional.
Dalam paparannya, Gubernur Kalteng menjelaskan bahwa karakteristik tata ruang Kalimantan Tengah didominasi kawasan hutan. Sekitar 81 persen wilayah Kalteng merupakan kawasan hutan, sementara 19 persen lainnya merupakan Area Penggunaan Lain (APL) yang berfungsi sebagai zona penyangga.
Menurut Gubernur, posisi APL sebagai buffer zone sangat strategis dalam menjaga keberlanjutan kawasan hutan. Oleh karena itu, diperlukan fleksibilitas dan optimalisasi penggunaan Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH-DR) untuk mendukung pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut.
Salah satu contoh yang disampaikan adalah kebutuhan normalisasi sungai sebagai bagian dari pengelolaan tata air. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah banjir pada musim hujan sekaligus menjaga kebasahan lahan gambut saat musim kemarau, yang menjadi kunci utama pencegahan Karhutla.
Selain isu kehutanan, Gubernur Kalteng juga menegaskan komitmen daerahnya dalam mendukung program strategis nasional, khususnya ketahanan pangan. Kalimantan Tengah menyatakan kesiapan menjadi salah satu penopang utama ketahanan pangan nasional sebagaimana arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni yang didampingi Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki menyambut baik inisiatif dan usulan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Kementerian Kehutanan menyatakan dukungan terhadap pemanfaatan DBH-DR untuk infrastruktur penunjang lingkungan dengan tetap mengedepankan prinsip keberlanjutan ekosistem dan kolaborasi lintas sektor.
Dalam pertemuan itu, Gubernur Kalteng turut didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kalteng Herson B. Aden, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalteng Agustan Saining, Kepala Dinas PUPR Provinsi Kalteng Juni Gultom, serta Kepala BKAD Provinsi Kalteng Safiri. (ist)
