Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) menghadapi tantangan besar dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2026 menyusul penurunan signifikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kondisi ini membuat Pemprov Kalteng harus memperketat pengelolaan keuangan dan memusatkan kebijakan pembangunan pada sektor-sektor yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Berdasarkan data Dinas Komunikasi, Persandian, Informatika, dan Statistik (Diskominfosantik) Kalteng, APBD Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2026 tercatat sebesar sekitar Rp5,4 triliun. Angka tersebut turun sekitar 34,71 persen dibandingkan APBD tahun 2025 yang mencapai Rp8,3 triliun. Penurunan ini secara langsung memengaruhi ruang fiskal daerah dan menuntut langkah-langkah strategis dari pemerintah provinsi.
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kalteng, Leonard S. Ampung, mengatakan bahwa Pemprov Kalteng kini menerapkan prinsip efisiensi dan efektivitas secara lebih ketat dalam setiap penggunaan anggaran. Seluruh program dan kegiatan dievaluasi agar benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Pembangunan harus dilakukan berdasarkan skala prioritas. Belanja yang tidak memberikan dampak langsung bagi masyarakat akan dipilah dan dikurangi,” ujar Leonard usai menghadiri kegiatan di Kantor Perwakilan BPK RI di Palangka Raya, Senin (12/1/2026).
Ia menjelaskan, fokus utama Pemprov Kalteng pada tahun 2026 diarahkan pada sektor pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur strategis. Ketiga sektor tersebut dinilai sebagai fondasi utama dalam menjaga kualitas pelayanan publik sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah di tengah keterbatasan anggaran.
Leonard menambahkan, penyesuaian kebijakan anggaran juga dilakukan dengan mengurangi belanja rutin dan belanja nonprioritas. Sebaliknya, alokasi anggaran difokuskan pada pelayanan dasar dan program strategis yang memiliki efek berkelanjutan bagi masyarakat.
“Dengan pengelolaan yang terarah dan kolaborasi antarperangkat daerah, kami berupaya memastikan layanan publik tetap berjalan optimal meski kondisi fiskal terbatas,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kalteng, Edy Pratowo, menyampaikan bahwa Pemprov Kalteng telah mengambil langkah antisipatif sesuai arahan Menteri Dalam Negeri dalam menghadapi penurunan APBD tahun anggaran 2026. Salah satu langkah awal yang dilakukan adalah penghematan anggaran pada pos perjalanan dinas, rapat-rapat, serta pemeliharaan sarana dan prasarana kantor.
“Efisiensi ini menjadi keharusan agar anggaran benar-benar diarahkan untuk kepentingan masyarakat,” kata Edy.
Selain efisiensi, Pemprov Kalteng juga mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penguatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta penggalian sumber pendapatan baru yang tidak membebani masyarakat kecil, seperti pajak alat berat, pajak restoran, dan pajak air tanah.
Edy menegaskan, peran sektor swasta juga harus diperkuat melalui kemudahan berusaha agar roda perekonomian daerah tetap bergerak. Di sisi lain, sinergi antara program pemerintah pusat dan daerah terus diperkuat untuk menjaga keberlanjutan pembangunan.
“Kami mendorong inovasi dan terobosan kreatif dalam peningkatan PAD, serta percepatan penyerapan anggaran. Belanja pemerintah sangat penting untuk menggerakkan ekonomi daerah,” pungkasnya.
Pemprov Kalteng optimistis, dengan pengelolaan anggaran yang disiplin, terukur, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat, pembangunan daerah tetap dapat berjalan secara efektif meskipun di tengah penurunan APBD tahun 2026. (red)
