Palangka Raya– Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bergerak cepat memperkuat langkah pengendalian inflasi menyusul posisi Kalimantan Tengah yang saat ini berada di peringkat ketiga inflasi tertinggi di Indonesia. Kondisi tersebut menjadi perhatian utama dalam Rapat Pengendalian Inflasi Daerah serta Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan yang dipimpin Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Linae Victoria Aden, di Ruang Rapat Bajakah Utama Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (4/6/2026).
Dalam arahannya, Linae menegaskan bahwa tingginya inflasi harus menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan karena berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat, stabilitas harga kebutuhan pokok, serta pertumbuhan ekonomi daerah.
“Berdasarkan data terbaru dan informasi yang kami terima, Provinsi Kalimantan Tengah saat ini berada di peringkat ketiga tertinggi inflasi. Kondisi ini tentu menjadi perhatian serius bagi kita semua. Bapak Gubernur berharap seluruh pihak dapat berkolaborasi dan mengambil langkah sesuai tugas dan fungsi masing-masing untuk menekan inflasi,” ujarnya.
Menurut Linae, rapat tersebut menjadi forum evaluasi bersama guna mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kenaikan inflasi sekaligus merumuskan langkah konkret yang dapat segera dilaksanakan oleh perangkat daerah dan instansi terkait.
Ia menjelaskan bahwa inflasi yang tinggi secara langsung memengaruhi daya beli masyarakat dan stabilitas harga kebutuhan pokok. Oleh karena itu, diperlukan langkah cepat untuk mengendalikan komoditas yang menjadi penyumbang utama inflasi.
Berdasarkan hasil koordinasi dengan Bulog, ketersediaan stok beras di Kalimantan Tengah saat ini masih dalam kondisi aman dan bahkan melebihi kebutuhan. Namun demikian, distribusi serta pengawasan di lapangan tetap harus diperkuat agar pasokan dapat menjangkau seluruh wilayah secara merata.
“Dari hasil koordinasi dengan Bulog, stok beras saat ini dalam kondisi cukup, bahkan melebihi kebutuhan yang ada. Namun distribusi dan pengawasan tetap harus diperkuat,” jelasnya.
Linae juga menekankan bahwa pengendalian inflasi memerlukan keterlibatan aktif pemerintah kabupaten dan kota. Menurutnya, keberhasilan pengendalian inflasi tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah provinsi, tetapi juga langkah nyata yang dilakukan pemerintah daerah.
Ia meminta seluruh perangkat daerah, Bank Indonesia, Bulog, Badan Pusat Statistik (BPS), Kejaksaan, dan instansi terkait untuk terus memperkuat sinergi dalam menjaga kelancaran distribusi barang, memastikan ketersediaan pasokan, serta melaksanakan operasi pasar apabila diperlukan.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah, Yuliansah Andrias, menjelaskan bahwa inflasi yang terjadi pada Mei 2026 berbeda dari pola historis yang biasanya menunjukkan penurunan harga setelah Hari Raya Idulfitri.
Menurutnya, kenaikan harga BBM non-subsidi menjadi salah satu faktor utama yang mendorong inflasi dan berdampak terhadap kenaikan harga sejumlah komoditas pangan strategis seperti beras dan ikan.
“Kalau melihat pola historis, seharusnya bulan Mei setelah Idulfitri terjadi penurunan harga atau deflasi. Namun tahun ini berbeda karena adanya kenaikan harga BBM yang secara tidak langsung memengaruhi harga komoditas pangan strategis,” katanya.
Bank Indonesia juga mengingatkan adanya sejumlah risiko yang berpotensi memicu tekanan inflasi pada Juni hingga Juli 2026, antara lain ketidakpastian geopolitik global, potensi dampak El Nino terhadap produksi pangan, tingginya ketergantungan pasokan dari luar daerah, serta meningkatnya mobilitas masyarakat selama masa libur sekolah.
Sebagai langkah jangka pendek, Bank Indonesia mendorong pelaksanaan pasar penyeimbang, gerakan pasar murah, dan penguatan distribusi barang dan jasa. Sedangkan untuk jangka panjang diperlukan peningkatan produksi pangan, penguatan kerja sama perdagangan antardaerah, optimalisasi rantai pasok, serta pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian.
Berdasarkan data BPS Provinsi Kalimantan Tengah, inflasi Mei 2026 tercatat sebesar 0,34 persen secara bulanan (month-to-month) dan 4,56 persen secara tahunan (year-on-year). Kenaikan harga beras menjadi salah satu faktor utama penyumbang inflasi selain meningkatnya biaya transportasi dan penyesuaian harga BBM non-subsidi.
Data BPS juga menunjukkan Kota Palangka Raya mencatat inflasi tertinggi sebesar 0,70 persen, disusul Kabupaten Sukamara 0,63 persen dan Sampit 0,42 persen. Sementara Kabupaten Kapuas mengalami deflasi sebesar 0,32 persen.
Melalui rapat tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat koordinasi lintas sektor guna menjaga stabilitas harga, ketersediaan pasokan pangan, serta daya beli masyarakat di seluruh wilayah Kalimantan Tengah. (red/mmckalteng)
